Pembagian jenis tindak pidana

pokok pembahasan dari mata kuliah Delik-delik dalam hukum pidana yang awal adalah Pembagian jenis tindak pidana.

ini sebagian dari pembagian delik yang ada, selamat membaca :)

 

Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II KUHP terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke- III terbagi menjadi IX Bab. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian.

  1. Tindak pidana dimaksud dapat dibedakan secara Kualitatif atas Kejahatan dan Pelanggaran
    1. Kejahatan

Secara doktrin Ketajahatan adalah Rechtdelicht, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualisifikasikan sebagai Rechtdelicht dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

 

  1. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut Wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala qui prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualisifikasikan sebagai sebagai wetsdelicht dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

 

  1. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil
    1. Tindak Pidana Formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan sebagainya.

 

  1. Tindak Pidana Materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi , atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadionya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisan dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan . Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. berikut ini akan diberikan ilustrasi sebagai berikut :

 

CONTOH I:

” Terdorong keingan untuk memiliki Sepeda motor, Sia A berniat mencuri Sepeda motor Tentangganya yang disimpan diteras rumahnya. Ketika ada kesempatan, diambilah Sepeda motor milik tentangga si A tersebut. Namun ketika Si A sudah mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, ia diketahui / kepergok pemiliknya ketika tetangganya sedang keluar dari pintu rumahnya , seketika itu dimintalah kembali Sepeda motor miliknya itu dari Si oleh A ”.

 

CONTOH II:

” Si A merasa dendam dengan temannya yang bernama Gondang, karena Gondang sering mengejeknya, Karena merasa dendam itu, ia berniat membunuh Gondang. Dengan membawa alat berupa sebilah pedang , menunggulah si A ditempat dimana Gondang akan lewat. Setelah lewat, dibacoklah tubuh Gondang dengan sebilah pedang yang sudah dipersiapkan oleh Si A. Namun bacokan itu tidak tepat sasaran, hingga bacokan itu hanya mengakibatkan Gondang mengalami luka-luka saja, dan tidak sampai meninggal dunia”.

 

Pada contoh I tersebut telah memberikan ilustrasi delik Formil. Meskipun akibat dari pencurian itu belum terjadi, yaitu dimilikinya sepeda motor itu oleh Si A, tetapi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Si A dianggap sudah terjadi atau sudah selesai. Pencurian yang dilakukan oleh Si A dianggap telah selesai, dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pencurian yaitu mengambil, tanpa perlu dipersoalkan akibat dari pengambilan itu.

Pada contoh II diilustrasikan delik / tindak pidana Materiil. Dalam kasus ini sekalipun Si Gondang melakukan pembacokan dengan niat membunuh, tetapi karena akibat pembacokan itu belum terjadi, yaitu kematian, maka Si Gondang tidak dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan. Dalam hal ini oleh karena akibat kematian atau hilangnya nyawa sebagai syarat mutlak dalam delik Materiil belum terjadi, maka juga berarti tindak pidana pembunuhan itu belum terjadi. Dalam kasus ini yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.

 

  1. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana / delik Comissionis, delik Omisionis dan delik Comisionis per omnisionis
    1. Delik Comissionis

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

 

  1. Delik Omissionis

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

 

  1. Delik Comissionis per Omissionis Comissa

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Contohnya : Seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu ( pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP ).

 

  1. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Kesengajaan dan tindak pidana kealpaan ( delik dolus dan delik Culpa )
    1. Tindak pidana kesengajaan / delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

Misalnya : Tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP dan sebagainya.

 

  1. Tindak pidana kealpaan / delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.

Misalnya : Delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, delik yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka dan sebagainya.

 

  1. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana / delik tugal dan delik ganda
    1. Delik Tunggal

Adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan.

Misalnya : Pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya .

 

  1. Delik Ganda

Adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

Misalnya : Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana / delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya satu kali terjadi, maka masuk kualifikasi pasal 480 KUHP ( Penadahan biasa ).

 

  1. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung
    1. Tindak Pidana yang Terjadi Terus Menerus

Adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus.

Misalnya : Tindak pidana yang diatur dalam pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas ( misalnya disekap didalam kamar ), maka selam itu pula tindak pidana itu masih berlangsung.

 

  1. Tindak Pidana yang Tidak Berlangsung Terus

Adalah yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah denmgan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

Misalnya : Tindak pidana pencurian, pembunuhan penganiayaan dan sebagainaya.

 

  1. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
    1. Tindak Pidana Aduan

Adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

  1. Tindak Pidana Aduan Absolut

Adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Misalnya : Tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis tindak pidana ini menjadi aduan, karena sifat dari tindak pidananya relative.

 

  1. Tindak Pidana Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan ( tindak pidana biasa ) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

Misalnya : Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP dan sebagainya.

 

  1. Tidan Pidana Bukan Aduan

Adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Misalnya : Tindak pidana pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

 

  1. Tindak pidana Biasa ( dalam bentuk pokok ) dan tindak pidana yang dikualisifikasikan
    1. Tindak pidana dalam bentuk pokok

Adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsure yang bersifat memberatkan.

 

  1. Tindak pidana yang dikualifikasikan

Yaitu tidak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :
Tindak pidana dalam pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedangkan tindak pidana dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ( pasal 362 KUHP ).

Tindak pidana dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedangkan tindak pidana dalam pasal 374 KUHP dan 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok ( pasal 372 KUHP ).

Untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana perbedaan tindak pidana dalam bentuk pokok dan tindak pidana yang dikualifikasikan, berikut akan kami berikan contoh pasal-pasal yang mengatur hal pengertian dimaksud :

Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok :

” Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Ketentuan pasal 362 KUHP diatas merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang pokok, jadi merupakan bentuk pencurian yang paling sederhana. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatas apabila diikuti adanya unsur-unsur pemberat, maka akan berubah menjadi tindak pidana pencurian yang dikualifikasikan pencurian dengan pemberatan.

Misalnya : Tindak pidana yang diatur dalam pasal 363 KUHP seperti dalam rumusan sebagai berikut :

Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang dikualifikasikan dengan pemberatan menyatakan :

  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1 : Pencurian ternak

ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, adanya huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

ke-3 : Pencurian diwaktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

 

  1. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir ke-3 disertai dengan salah satu tersebut butir ke-4 dan butir ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun. Tindak pidana dalam pasal 363 KUHP tersebut merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam pasala 362 KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana dalam pasal 363 KUHP tersebut tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana dalam pasal 362 KUHP, yang oleh karena ada unsur pemberatnya, sehingga ancaman pidananya diperberat.

nah that all guys, annyeong ^^

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s